JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

salamdroid.com – JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN. Pada saat ini masyarakat sudah bisa memahami dan merasakan akan pentingnya menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu bagi peserta JKN – KIS yang akan berobat di fasilitas kesehatan tersebut maka biaya sepenuhnya di tanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai kelas terdaftar alamatnya.

Fasilitas kesehatan ini antara lain rumah sakit, klinik, apotek, optik dokter praktek pribadi, dokter gigi, puskesmas dan faskes lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan .

Hal itu terlihat dari antusias masyarakat dalam melakukan pendaftaran pada kantor-kantor pelayanan BPJS Kesehatan diseluruh cabang yang ada di Indonesia.

Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya banyak yang menanyakan, bagaimana cara membayar tunggakan BPJS Kesehatan, juga bagaimana cara membayar denda bagi yang menunggak bayar BPJS.

Apabila Anda belum terdaftar sebagai peserta JKN – KIS BPJS Kesehatan dan sebagiannya segeralah  melakukan pendaftaran. Karena mengingat betapa pentingnya fasilitas kesehatan ini.

Cara mendaftar BPJS kesehatan secara online dan secara offline. Kemudian Admin akan menginformasikan mengenai JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN.JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

JUMLAH IURAN

PESERTA MANDIRI

Berdasarkan Perpres disebutkan bahwa besaran iuran khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengalami perubahan. Perubahan tersebut ialah :

  • Kelas III sebesar Rp 25.500,
  • Kelas II Rp 51.000 (sebelumnya Rp 42.500),
  • Dan kelas 1 Rp 80.000 (sebelumnya Rp 59.500).
  • Sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 23.000, naik dari sebelumnya Rp19.225 per orang /bulan.

Ketentuan ini berlaku dari tanggal 1 April 2016. Bayar iuran BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

PESERTA SELAIN PESERTA MANDIRI

Berikut ini detail rincian besaran iuran BPJS Kesehatan bagi selain peserta mandiri :

Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah :

  • Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

DENDA BPJS KESEHATAN

Denda disini dimaksudkan adalah denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran iuran BPJS pada tiap bulannya.

Berdasarkan web resmi BPJS Kesehatan informasinya sebagai berikut :

Peserta JKN-KIS yang telat bayar iuran dikenakan denda 2 persen dari total iuran tertunda. Selain itu batas toleransi yang diberikan.

Kepada peserta yang menunggak iuran selama 3 bulan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dan 6 bulan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Tapi ketentuan itu diubah sejak terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan itu telah diperbarui lewat Perpres Nomor 28 Tahun 2016. Menindak lanjuti amanat regulasi tersebut BPJS Kesehatan telah menerbitkan beberapa peraturan teknis diantaranya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016.

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Mengacu peraturan itu batas toleransi pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan untuk peserta yang telat bayar iuran dipotong jadi 1 bulan.

Oleh karenanya bagi peserta yang menunggak iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan yang diberikan BPJS Kesehatan dihentikan sementara.

Penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan.

Ketika status kesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Namun, dalam rentang waktu 45 hari setelah status kesertaan aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis akhir dikalikan jumlah bulan tertunda.

Denda rawat inap yang dikenakan itu dihitung untuk setiap diagnosa. Jika dalam jangka waktu 45 hari itu peserta dirawat inap lebih dari sekali dengan diagnosa yang berbeda-beda, denda dikenakan untuk setiap diagnosa.

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Misalnya, dalam rentang waktu 45 hari peserta di diagnosa usus buntu dan dirawat inap. Setelah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah, beberapa hari kemudian peserta di diagnosa penyakit lain dan dirawat inap.

Mengacu hal tersebut maka peserta yang bersangkutan harus membayar denda untuk masing-masing diagnosa.

Akan tetapi, jika diagnosanya tidak berbeda, masih terkait dengan penyakit sebelumnya, dan peserta butuh rawat inap lagi.

 maka peserta tidak perlu membayar denda untuk pelayanan rawat inap yang kedua. Sebab peserta sudah membayar denda pada diagnosa pertama.

Perlu diingat, dalam menghitung denda itu bisa jadi besaran denda yang dibayar peserta kurang atau lebih karena yang menjadi acuan yaitu diagnosa sementara.

Kelebihan atau kekurangan biaya yang ditanggung peserta itu akan dihitung pada tahap akhir pelayanan dan mengacu diagnosa terakhir.

Kesimpulannya bahwa menurut peraturan terbaru Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

Keterlambatan lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10 akan mengakibatkan status kesertaan  JKN-KIS non aktif. Status kesertaan bisa aktif kembali bila iuran telah dibayarkan tanpa pengenaan denda.

Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dari itu dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunda, dengan ketentuan :

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN
  • Jumlah bulan tertunda paling banyak 12 (dua belas) bulan.
  • Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Demikian Pembahasan mengenai IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN. Info ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan data di web resmi BPJS Kesehatan.

Bagikan atau share artikel Ini pada sosial media yang anda miliki, serta tinggalkan komentar anda bila ada pertanyaan dan saran pada kolom komentar.

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATANJUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Website resmi : https://bpjs-kesehatan.go.id

Baca juga

Daftar Alamat BPJS Kesehatan Kabupaten Trenggalek

Daftar Alamat BPJS Kesehatan Kabupaten Tuban

Baca Juga

Daftar Alamat BPJS Kesehatan Kota Madiun

Daftar Alamat BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro

JUMLAH IURAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Leave a Reply