8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019

8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019

salamdroid.com – 8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019. PP Nomor 49 Tahun 2019 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah.

Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo. PP Nomor 49 Tahun 2019 akan menjadi payung hukum penyelesaian mengenai masalah tenaga kerja honorer, baik honorer.

Serta pegawai non kategori maupun dan honorer kategori dua (K2) yang sudah berusia di lebih 35 tahun pada saat pengadianya.

Tenaga honorer kategori dua (K2) ialah merupakan tenaga honorer yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dan guru.

Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Selain itu Tenaga K2 harus terdaftar dalam data BKN secara Detail, dan Eks Tenaga K2 juga harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014.

PP No. 48 Tahun 2005 (diubah PP No. 56 Tahun 2012) dan UU Nomor 14 tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik. Serta UU No. 36 Tahun 2014 bagi Tenaga Kesehatan.

8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019

Tenaga K2 yang terdaftar dalam database BKN masih begitu cukup besar, yaitu sebanyak 438.590. Di dalam merekrut CPNS tahun 2019 ini, formasi yang dibutuhkan salah satunya ialah tenaga tenaga kesehatan dan pendidik.

Dari Tenaga K2 jabatan guru serta tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Namun, salah satu persyaratan nya ialah memiliki usia tidak lebih 36 tahun pada saat pendaftaran dan masih aktif bekerja atau bertugas secara terus-menerus sampai sekarang.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019, maka tenaga guru honorer K2 dan non kategori yang berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus pada ujian tes CPNS dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Permasalahan yang mengenai tenaga honorer guru menjadi salah satu perhatian pemerintah yang harus di perhatikan. Guru honorer K2 yang sudah berusia di atas 35 tahun dan tidak dapat mengikuti seleksi CPNS perlu diberi perhatian secara khusus.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2019 ini adalah sebagai dari bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, walaupun  masih ada banyak yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut belum menjadi bisa menjadi solusi yang terbaik.

Rekrutmen PPTK dari tenaga honorer yang nantinya harus tetap mempertimbangkan dari aspek kompentensi. Hal ini berarti bahwa seleksi CPPTK harus melalui persyaratan dan mekanisme yang tertentu. Untuk mendapatkan pegawai pemerintah yang berkompetensi dan berkualitas.

Dengan demikian, maka PPPK ialah tempat bagi guru-guru yang profesional, hal ini di sebabkan karena ada pertimbangan dari aspek kompetensi.

Tahapan-tahapan  Seleksi Calon PPPK 

8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019

Pada dasarnya, dalam tahapan rekrutmen CPPPK hampir sama dengan tahap penerimaan CPNS.

Tahapan tersebut diawali dan dimulai dengan tahap pengajuan usulan kebutuhan PPPK oleh masing-masing instansi yang terkait, baik pusat ataupun daerah dan kemudian  dilakukan proses seleksi sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Dalam Pelaksanaan pengadaan calon PPPK harus bisa mempertimbangkan kriteria yang tertentu. Kriteria tersebut adalah jenis jabatan, jumlah, jumlah instansi pemerintah yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan,  dan wilayah persebaran.

Dan Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Penilaian dilakukan secara objektif yang berdasarkan kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, kompetensi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut. Jabatan yang Diisi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019

Baca Juga Informasi Cara Pendaftaran dan Jadwal Syarat Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2019

Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK adalah Pimpinan Tertinggi dan Fungsional.

Jabatan Pimpinan Tertinggi ialah kelompok jabatan tinggi pada instansi dalam pemerintahan. Melainkan Jabatan Fungsional ialah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional dalam bidang tertentu.

Dalam Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT madya dan JPT utama tertentu dapat dilakukan sesuai dengan tata cara pengisian JPT dalam perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ada tata cara dalam pengadaan PPPK untuk mengisi JPT yang dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi ASN.

Sedangkan dalam pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional dapat dilakukan secara tingkat instansi atau nasional, yang diakukan oleh panitia penyeleksian.

Panitia penyeleksi akan melibatkan unsur-unsur dari kementerian yang menyelenggarakan mengenai urusan pemerintahan di bidang ASN dan BKN.

8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019

Manajemen PPPTK diperlukan dalam pengelolaan PPPK untuk menghasilkan pegawai yang bebas dari intervensi politik, profesional, etika profesi, bebas dari KKN dan memiliki nilai profesi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah WNI yang telah memiliki syarat-syarat tertentu, yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019
  • Usia minimum 20 tahun kemudian jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI, PNS, PPPK, anggota Polri.
  • Bukan menjadi anggota partai politik atau politik praktis.
  • Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  • Memiliki kompetensi yang dengan sertifikasi keahlian yang masih berlaku dari lembaga untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan pesyaratan jabatan yang dilamar, serta
  • Persyaratan yang lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK.

Demikian informasi tentang 8 Syarat Menjadi PPPK Sesuai PP No.49 Tahun 2019. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Tersedia Juga Informasi

65 Contoh Soal Prediksi SKD Tes TKD CPNS 2019

Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan CPNS 2019

Kunjungi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *